CERITASANGATTAKU.COM, Sangatta- Pembahasan mengenai indeks kerentanan sosial masyarakat menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Komando Militer (Kodim) 0909 Sangatta pada Selasa (29/5/2024) sore.
Bupati Ardiansyah Sulaiman menyoroti persoalan tapal batas wilayah antara Kutim dan Kabupaten Berau yang masih dalam tahap penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini menjadi salah satu fokus penting dalam Rakor yang dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda.
“Dalam hal tapal batas dengan Kota Bontang sudah jelas, tinggal masalah dengan Berau yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk tapal batas desa yang sedang kita upayakan. Beberapa hari lalu, melalui Kabag Pemerintahan, kita telah mengundang seluruh Camat dan kepala desa untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Bupati Ardiansyah kepada media.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar menjadi perhatian penting, terutama di daerah yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program pembangunan pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial masyarakat juga menjadi isu yang diangkat dalam Rakor berdurasi sekitar 3 jam tersebut.
“Kewajiban pemerintah adalah menyelesaikan hal-hal seperti jalan, air bersih, penerangan, dan kebutuhan dasar lainnya,” terangnya.
Bupati juga menyoroti masalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya (Narkoba), di mana Kutim menjadi salah satu jalur distribusi barang haram ke berbagai wilayah di Indonesia Timur.
“Selain meningkatkan kewaspadaan masyarakat, kami juga sedang berupaya meningkatkan BNK menjadi BNNK, yang saat ini dalam proses. Kutim juga telah membangun kantor sebagai bagian dari persiapan tersebut,” tambahnya.
Dengan begitu, Rakor tersebut mencerminkan berbagai tantangan dan langkah-langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di Kutim.
