SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (24/4/2025), di Ruang Meranti, Kantor Bupati. Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi yang Didukung Kemantapan Infrastruktur yang Mendukung Investasi.”
Musrenbang secara resmi dibuka oleh Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman, yang menegaskan bahwa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Mahyunadi menargetkan penyelesaian program infrastruktur dasar pada tahun 2028.
“Jalan-jalan penghubung antar desa maupun kecamatan, termasuk kantor desa dan kecamatan, insyaallah akan kita selesaikan,” ujar Ardiansyah.
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, Danlanal Sangatta Letkol (P) Fajar Yuswantoro, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras, Anggota DPRD Kutim, para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta tamu undangan lainnya.
Empat narasumber dihadirkan, yakni Direktur Regional II Bappenas RI Mohammad Roudo, Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim Wahyu Gatut Purboyo, Pakar dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Prof. Catur Sugiyanto, serta Widyaiswara BPK RI Iwan Novarian.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya membangun ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM. Hal ini merupakan bagian dari 50 program unggulan yang menjadi visi-misi pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan.
“Kita ingin pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, tanpa ego sektoral,” tegasnya.
Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menambahkan bahwa kegiatan yang juga digelar secara virtual ini bertujuan menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja. Selain itu, dilakukan penyelarasan program antara daerah dengan provinsi dan pusat.
“Output dari kegiatan ini adalah berita acara yang ditandatangani oleh seluruh unsur pemangku kepentingan,” tutup Noviari.
