Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis dalam memperkuat manajemen administrasi pertanahan di Indonesia. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyebut bahwa kualitas pekerjaan pertanahan sangat bergantung pada akurasi dan integritas para surveyor kadaster. Karena itu, ia mengajak seluruh anggota MASKI untuk bersama-sama memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan agar pelayanan pertanahan semakin tertib dan profesional.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron di hadapan ratusan peserta Munas.
Tegaskan Pentingnya Standar dan Pengendalian Mutu
Menteri Nusron mendorong MASKI agar memperkuat standar profesi melalui penyusunan quality assurance, quality control, serta code of conduct yang komprehensif. Menurutnya, ketidakakuratan informasi fisik sering menjadi akar persoalan pertanahan di Indonesia.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang bagi MASKI untuk merumuskan aturan tambahan terkait sertifikasi kompetensi, termasuk kompetensi integritas dan risk management bagi setiap surveyor independen. Langkah ini dinilai penting agar setiap produk pertanahan memiliki kredibilitas tinggi.
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.
Dorong Integritas Surveyor
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menekankan bahwa integritas para surveyor adalah salah satu kunci utama untuk menghadirkan data pertanahan yang akurat dan bebas dari penyimpangan. Ia mengingatkan agar kesalahan kadastral tidak boleh mengaburkan hak kepemilikan masyarakat terhadap tanah.
“Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tegasnya sembari memberikan selamat atas terselenggaranya Munas MASKI 2025.
Hadir Para Pemangku Kepentingan Pertanahan
Munas MASKI 2025 juga diisi oleh paparan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Daging beserta jajaran, serta Ketua Umum MASKI Loerdi Latrianto.(*)
