SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten Kutim resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-XV yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis (27/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami. Hadir pula Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman serta 33 anggota legislatif.
Berdasarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Kabag FPP Rudi, total APBD Kutim Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.711.200.000.000,00. Anggaran tersebut mencatatkan surplus Rp 25 miliar setelah memperhitungkan pendapatan dan belanja daerah.
“APBD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah demi mensejahterakan rakyat,” ujar Bupati Ardiansyah dalam penyampaiannya.
Bupati mengapresiasi seluruh anggota DPRD atas fungsi strategis mereka dalam pengawasan, legislasi, dan perumusan kebijakan anggaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan alokasi APBD digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Kami berharap infrastruktur yang diperlukan dapat segera dibangun dan ditingkatkan, serta program-program masyarakat dapat menjangkau hingga pelosok desa. Kami akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD,” tegasnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kutim Jimmi menyatakan bahwa penetapan Perda APBD ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat.
“Dengan telah ditetapkannya Perda APBD Kutim Tahun Anggaran 2026, kami berharap optimalisasi pendapatan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim,” pungkasnya.
