JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan arah kebijakan pengelolaan kekayaan alam akan dioptimalkan dengan mengedepankan asas keadilan serta diselaraskan dengan program pemerintah pusat.
“Karena kebijakan yang kita buat di Kutai Timur betul-betul ingin memberdayakan kekayaan alam agar semaksimal mungkin dapat dikelola oleh masyarakat. Paling tidak, itu yang sedang kita lakukan sekarang,” ujar Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).
Ardiansyah menjelaskan, terdapat dua skema utama yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ekonomi daerah. Pertama, sektor padat modal yang selama ini menjadi penopang dan penggerak utama perekonomian Kutai Timur, di antaranya melalui sektor pertambangan dan perkebunan.
Selain itu, pada sektor padat karya, Pemkab Kutim menaruh perhatian besar pada pengembangan dan inovasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu fokus utama saat ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Namun, kita juga ingin memberikan ruang padat karya kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan lain, seperti hortikultura, persawahan, serta perkebunan rakyat seperti cokelat, pisang, nanas, dan komoditas lainnya,” jelasnya.(*)
