Samarinda – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Akhmad Saparuddin, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Timur, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Timur serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kaltim.
Rakor ini menjadi tindak lanjut dari komitmen bersama antara REI dan ATR/BPN Kaltim untuk mendukung pembangunan 100 ribu unit rumah di Kalimantan Timur, sebagaimana diberitakan RRI.co.id dalam tajuk “REI dan ATR/BPN Kaltim Dukung Target 100.000 Rumah.” Program tersebut merupakan bagian dari Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur, Akhmad Saparuddin, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut.
“Kami di BPN Kutai Timur siap mempercepat proses administrasi dan legalisasi lahan untuk proyek perumahan rakyat. Dukungan kepada REI sangat penting agar program nasional ini berjalan efektif di daerah,” ujarnya
Ia menambahkan, percepatan sertifikasi dan kesesuaian tata ruang menjadi prioritas agar pembangunan perumahan di Kutim berlangsung tertib dan sesuai regulasi.
Sementara itu, dalam rakor tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya ketersediaan lahan, kemudahan proses perizinan, dan penyelarasan data pertanahan antara pengembang dan pemerintah daerah.
Kepala Kanwil ATR/BPN Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kantor Pertanahan di Kaltim atas dukungan nyata terhadap program nasional ini. “Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat adalah pondasi untuk mewujudkan pembangunan hunian layak yang berkeadilan,” ujarnya.
Ketua DPD REI Kaltim dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa pihaknya siap mempercepat realisasi target pembangunan 100 ribu unit rumah di Kaltim, termasuk di Kabupaten Kutai Timur, dengan dukungan penuh ATR/BPN.
Melalui rakor ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin kuat antara seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan percepatan pembangunan perumahan rakyat dan mendukung pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Timur.(*)
