Bali – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan sektor pertanahan. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Di hadapan para surveyor dari seluruh Indonesia, Menteri Nusron mengingatkan bahwa pertarungan sumber daya agraria sangat rawan dimanfaatkan oleh mafia tanah. Karena itu, ia meminta anggota MASKI untuk tidak terlibat atau dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berupaya merekayasa data pertanahan.
“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” tegas Menteri Nusron.
Kasus “Pagar Laut” Jadi Contoh Pentingnya Integritas Surveyor
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron kembali menyinggung kasus “Pagar Laut” yang sempat menjadi sorotan di awal masa jabatannya. Menurutnya, fenomena tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum di lapangan.
“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” ujarnya. Karena tanah memiliki nilai strategis dan tidak dapat diciptakan, godaan untuk melakukan rekayasa atau manipulasi data selalu ada.
Ia menekankan bahwa kejahatan pertanahan umumnya bermula dari tahapan pengukuran, tempat di mana para surveyor berperan besar. Dua aspek yang sering menjadi objek rekayasa adalah aspek fisik dan aspek pengakuan.
Pada aspek fisik, manipulasi mustahil terjadi tanpa keterlibatan pelaku lapangan.
Sementara pada aspek pengakuan, rekayasa dapat melalui dokumen yuridis, historis, atau administratif lainnya.
Namun, semua bentuk klaim rekayasa tidak akan dapat berdiri apabila data fisik tanah sudah kuat dan terpercaya.
MASKI Didorong Perkuat Manajemen Land Tenure
Menteri Nusron menyampaikan harapan besar terhadap MASKI yang memiliki ratusan anggota di 26 provinsi. Dengan posisi strategis, para surveyor dinilai mampu membantu memperkuat manajemen land tenure dan sistem administrasi pertanahan secara nasional.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” tuturnya.
Selain memberikan pengarahan, Menteri Nusron juga meninjau beberapa booth teknologi survey lapangan untuk melihat inovasi terbaru di sektor pemetaan dan pengukuran.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, beserta jajaran.
(LS/JR)
