SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menata struktur birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Rabu (17/12/2025). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kinerja pemerintahan daerah, sekaligus tindak lanjut hasil asesmen yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim. Sejumlah perangkat daerah strategis kini memiliki pimpinan definitif, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Bappeda, Sekretariat DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Dinas Perkebunan.
Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, Pemkab Kutim juga mengukuhkan empat Pejabat Fungsional yang terdiri dari tiga Ahli Madya dan satu Auditor Ahli Utama. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 800.1.3.3/465/BKPSDM-MUT Tahun 2025.
Adapun pejabat yang resmi menduduki jabatan baru yakni dr. Yuwana Kurniawati sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Tabrani sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Januar Bayu Irawan sebagai Kepala Bappeda, Trisno sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zaenudin sebagai Sekretaris DPRD, serta Arif Nurwahyuni sebagai Kepala Dinas Perkebunan.
Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah menekankan bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang menuntut integritas, etos kerja, dan loyalitas kepada kepentingan publik.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Ardiansyah.
Ia menegaskan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki peran sentral sebagai pengendali kebijakan dan penggerak organisasi, sekaligus jembatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.
Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif, inovatif, dan mampu bekerja secara kolaboratif. Hal tersebut juga berlaku bagi pejabat fungsional yang diharapkan dapat memperkuat profesionalisme birokrasi melalui keahlian teknis yang dimiliki.
Bupati pun mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar senantiasa menjaga akuntabilitas, meningkatkan kapasitas diri, serta menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat Kutai Timur.
“Keberhasilan pemerintah daerah diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tutupnya.
