KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar rapat koordinasi membahas persiapan program bus perintis untuk membuka akses transportasi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dishub Kutim, Senin (21/9/2026), dipimpin Kepala Dishub Kutim Poniso Suryo Renggono.

Pertemuan tersebut dihadiri Camat Muara Ancalong, Plt Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Muara Bengkal, serta perwakilan perusahaan yang memiliki akses jalan operasional di wilayah yang masuk dalam pembahasan, yakni PT Surya Hutani Jaya (SHJ), PT Permata Hijau Khatulistiwa (PHK), dan PT Mahakam Persada Sehati (MPS).

Rapat membahas sejumlah hal penting, mulai dari rencana rute bus perintis, kesiapan terminal, kelengkapan data dukung, hingga kemungkinan pemanfaatan akses jalan perusahaan sebagai bagian dari rute angkutan masyarakat.

Dalam rapat, Kepala Dinas Perhubungan Kutim menjelaskan bahwa rencana pengembangan bus perintis telah berproses sejak tahun sebelumnya. Sejumlah rute telah diusulkan dan dilakukan survei bersama pihak terkait.

Beberapa jalur yang menjadi pembahasan di antaranya menghubungkan Sangatta, Rantau Pulung, Muara Bengkal dan Muara Ancalong, serta wilayah sekitarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa tidak seluruh rute memiliki kelengkapan data dukung yang sama. Salah satu persoalan yang masih perlu dipastikan adalah aspek regulasi dan kepastian penggunaan akses jalan apabila rute melewati wilayah operasional perusahaan.

“Ini bukan izin, tahapan ini sudah berproses mulai tahun kemarin. Ada beberapa rute yang sudah kami ajukan,” jelas perwakilan Kadis Dishub dalam rapat.

Menurutnya, kepastian dukungan dari perusahaan diperlukan untuk melengkapi dokumen pengajuan kepada pemerintah pusat atau kementerian terkait.

Camat Muara Ancalong Saberan Nete menyambut positif rencana kehadiran bus perintis. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi persoalan transportasi, terutama dari sisi biaya perjalanan dan keterbatasan akses.

Selama ini, masyarakat yang hendak bepergian maupun berlibur masih banyak memilih tujuan Samarinda dan Balikpapan.

Kehadiran bus perintis dengan tarif yang lebih terjangkau dinilai dapat memberikan alternatif bagi masyarakat sekaligus membuka akses menuju potensi wisata di wilayah Kutai Timur.

Ia juga menilai transportasi dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sektor pariwisata perlu terus didorong sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di daerah.

Plt Sekcam Muara Bengkal Ahyar Asdin turut menyampaikan dukungan terhadap rencana bus perintis.

Muara Bengkal dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu simpul yang menghubungkan beberapa wilayah, termasuk menuju Muara Ancalong dan daerah lainnya.

Menurutnya, keberadaan terminal di Muara Bengkal juga dapat mendukung mobilitas masyarakat karena berada di sekitar kawasan perkantoran dan fasilitas umum.

“Di situ ada kantor camat, kantor desa, rumah sakit dan SMK. Kalau terminal berada di sekitar wilayah tersebut, sangat strategis,” ujarnya.

Dengan adanya bus perintis, masyarakat diharapkan memiliki pilihan transportasi yang lebih terjangkau.

SHJ: Prinsipnya Mendukung, Regulasi Harus Jelas

Perwakilan PT Surya Hutani Jaya (SHJ) Bejo Edi menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah dalam meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat.

Menurut perusahaan, kehadiran bus perintis juga berpotensi membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Dari manajemen, pada prinsipnya kami mendukung adanya pelayanan masyarakat, supaya juga bisa menggerakkan roda ekonomi,” ujarnya.

Namun, penggunaan jalan operasional perusahaan harus memperhatikan regulasi yang berlaku.

SHJ menjelaskan bahwa wilayah operasional perusahaan berada dalam kawasan kehutanan sehingga penggunaan akses jalannya memiliki ketentuan dan perizinan tersendiri.

Karena itu, apabila jalan perusahaan akan menjadi bagian dari rute bus perintis, diperlukan koordinasi dengan kementerian maupun instansi yang memiliki kewenangan.

“Secara regulasi, tolong ditembuskan ke kementerian maupun dinas kehutanan. Kami mendukung, tetapi regulasinya harus dipenuhi,” jelasnya.

Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Perhatian

Selain regulasi, aspek keselamatan atau K3 menjadi perhatian utama perusahaan.

Jalan hauling masih digunakan untuk aktivitas kendaraan operasional perusahaan. Kondisinya berbeda dengan jalan raya umum, terutama dari sisi medan, lalu lintas kendaraan berat, debu dan jarak pandang.

Perwakilan SHJ mengingatkan agar seluruh pihak saling menjaga apabila nantinya bus perintis menggunakan akses tersebut.

“Yang paling kami utamakan adalah aspek K3,” katanya.

Menurutnya, debu dan kabut asap dapat membuat jarak pandang pengendara berkurang. Karena itu, penggunaan lampu kendaraan dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan harus diperhatikan.

Perusahaan juga meminta agar ukuran bus yang digunakan nantinya disesuaikan dengan karakteristik jalan.

PHK Minta Rute Dipastikan

Perwakilan PT Permata Hijau Khatulistiwa (PHK) juga menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut.

Namun, pihaknya meminta agar rute yang akan digunakan dipastikan terlebih dahulu sehingga tingkat risiko dapat dipetakan.

Menurutnya, kondisi jalan operasional setiap perusahaan berbeda. Ada jalur yang sudah beraspal, sementara jalur lainnya memiliki medan berbukit, berkelok dan relatif sempit.

“Kita harus tahu dulu rute yang nantinya digunakan untuk angkutan ini,” ujarnya.

Jika rute menggunakan jalan hauling aktif, menurutnya perlu dilakukan kajian teknis agar operasional perusahaan dan pelayanan bus perintis dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan.

“Kalau jalan yang sudah beraspal digunakan, mungkin risikonya relatif lebih rendah. Tetapi kalau jalan hauling yang aktif digunakan, harus ada kajian,” katanya.

Dukungan MPS dan Pembahasan Teknis

Perwakilan PT Mahakam Persada Sehati (MPS) juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut sebagai bagian dari pembahasan dukungan perusahaan terhadap rencana peningkatan akses transportasi masyarakat.

Dishub Kutim membutuhkan kepastian dari perusahaan terkait akses jalan yang kemungkinan masuk dalam rute bus perintis.

Dukungan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari data pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan program kepada pemerintah pusat.

Dishub Minta Surat Dukungan Perusahaan

Kepala Dishub Kutim Poniso Suryo Renggono menegaskan pentingnya koordinasi lintas pihak untuk memastikan rencana tersebut dapat direalisasikan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepastian apakah akses jalan operasional perusahaan dapat digunakan sebagai bagian dari rute bus perintis.

Dishub membutuhkan dukungan tertulis dari perusahaan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.

“Kita ingin memastikan dukungan penuh dari pihak perusahaan terkait penggunaan jalan hauling. Mungkin diperlukan surat persetujuan sebagai data hukum untuk nanti kami masukkan ke kementerian,” jelasnya.

Menurutnya, semakin cepat kepastian tersebut diperoleh, semakin cepat pula pemerintah daerah dapat menyusun kelengkapan data dukung.

Terminal Jadi Salah Satu Syarat Pendukung

Selain akses jalan, keberadaan terminal menjadi bagian penting dalam pemenuhan data dukung program bus perintis.

Untuk Muara Ancalong, pemerintah kecamatan telah menyampaikan kesiapan lahan meski masih membutuhkan penanganan terhadap kondisi rawa.

Sementara Muara Bengkal juga tengah membahas kesiapan lokasi yang dinilai strategis karena berada dekat dengan sejumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Dishub berharap kesiapan terminal dapat mendukung proses pengajuan program bus perintis.

Dorong Akses Pariwisata dan Ekonomi

Program bus perintis diharapkan tidak hanya menjadi solusi transportasi masyarakat, tetapi juga membuka konektivitas menuju berbagai potensi wisata di wilayah pedalaman Kutai Timur.

Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, masyarakat dari berbagai kecamatan diharapkan dapat lebih mudah melakukan mobilitas.

Pada saat yang sama, peningkatan mobilitas masyarakat juga diharapkan berdampak terhadap sektor UMKM, perdagangan dan pariwisata lokal.

Meski mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan perusahaan, realisasi rute masih membutuhkan tahapan lanjutan, terutama terkait kepastian jalur, regulasi penggunaan jalan hauling, kesiapan terminal, kapasitas kendaraan, serta aspek keselamatan dan K3.

Dishub Kutim selanjutnya akan menindaklanjuti hasil rapat dan melengkapi data dukung yang diperlukan dalam proses pengajuan program bus perintis kepada pemerintah pusat.

#KutimHEBAT #KutaiTimur #BusPerintis #DishubKutim #MuaraAncalong #MuaraBengkal #RantauPulung #Transportasi #PariwisataKutim #UMKM