SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah menuju 2027. Target pertumbuhan sebesar 6 persen menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui penguatan investasi, hilirisasi, optimalisasi belanja pemerintah hingga peningkatan daya beli masyarakat.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi daerah masih menjadi perhatian pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kutim yang pada 2024 tercatat lebih dari 9 persen mengalami perlambatan pada 2025 hingga berada di angka 1,09 persen.
Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama berada di kisaran 1,7 persen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah percepatan agar pertumbuhan ekonomi kembali bergerak lebih kuat.
Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah masuknya investasi baru dan pengembangan sektor hilirisasi. Pemerintah berharap proyek-proyek investasi yang masuk ke Kutim mampu menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain investasi, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dinilai penting. Pemerintah daerah mendorong agar program dan belanja pembangunan dapat direalisasikan sejak awal tahun sehingga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dapat segera dirasakan.
Mahyunadi menegaskan, pada 2027 pelaksanaan APBD diharapkan tidak kembali mengalami keterlambatan maupun pergeseran yang dapat menghambat program pembangunan.
Evaluasi pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan secara berkala mulai dari triwulan pertama hingga periode berikutnya. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui perkembangan ekonomi sejak awal dan mengambil langkah korektif apabila target belum tercapai.
Di sisi lain, daya beli masyarakat menjadi faktor penting yang perlu dijaga. Pemerintah juga memperhatikan kondisi sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kutim, termasuk dampak kebijakan pengurangan maupun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Untuk memperkuat strategi tersebut, Pemkab Kutim juga mendorong kajian komprehensif terhadap berbagai sektor yang berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru. Pemerintah bahkan membuka peluang menggandeng kalangan akademisi di Kalimantan Timur untuk memberikan analisis dan rekomendasi berbasis data.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat kebijakan ekonomi daerah lebih terarah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Dengan kombinasi investasi, hilirisasi, optimalisasi APBD, penguatan daya beli dan kolaborasi dengan akademisi, Pemkab Kutim optimistis pertumbuhan ekonomi daerah dapat kembali dipacu dan memberikan fondasi yang lebih kuat menuju 2027.
