Sangatta – Sebanyak 388 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati H. Ardiansyah Sulaiman, di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Sangatta Utara, baru-baru ini.
Pelantikan ini merupakan bagian dari tahap kedua penerimaan PPPK tahun 2025 di Kutim, yang bertujuan memperkuat sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa jabatan sebagai aparatur pemerintah merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan seluruh PPPK untuk menegakkan disiplin, bekerja dengan etos tinggi, serta berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai ASN yang berintegritas.
“Jabatan ini adalah amanah. Pegang teguh sumpah yang telah diucapkan. Bekerjalah dengan jujur, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Ardiansyah juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai inti ASN yaitu “BerAKHLAK” — singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai pelayan publik.
“ASN yang berAKHLAK adalah ASN yang mampu bekerja profesional, menjaga kehormatan lembaga, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh PPPK menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia berharap para pegawai yang baru dilantik dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kutim, para asisten, kepala perangkat daerah, serta keluarga para PPPK yang baru dilantik.
Dengan pelantikan tahap kedua ini, diharapkan kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah di Kutai Timur semakin meningkat, sejalan dengan visi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
