MUARA BENGKAL – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, melaksanakan Reses Masa Persindangan III Daerah Pemilihan 3 bertempat di Kantor BPD Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua BPD Muara Bengkal Ilir, para ketua RT, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta tokoh-tokoh pemuda se-Kecamatan Muara Bengkal.
Reses menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan pembangunan yang masih dihadapi di wilayah desa.
Camat Muara Bengkal, Drs. H. Mansyur Ady, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar anggota DPRD dapat terus memberikan perhatian terhadap pembangunan desa, khususnya infrastruktur yang hingga kini masih membutuhkan penanganan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat akan disampaikan melalui anggota DPRD sebagai wakil rakyat, dengan harapan berbagai usulan pembangunan dapat dikawal dan direalisasikan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
Sementara itu, Akbar Tanjung menjelaskan bahwa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, menyerap, mencatat, dan mengawal aspirasi yang disampaikan dari desa.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk persoalan kurang salur dan kurang bayar dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
Infrastruktur menjadi salah satu prioritas, terutama pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga perlu diperkuat sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan seperti jalan penghubung antardesa, akses menuju fasilitas pelayanan publik, pertanian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pengelolaan sampah turut menjadi perhatian.
Akbar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Ia juga mengingatkan agar setiap program bantuan kepada masyarakat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dengan memperhatikan data penerima, proposal, survei lapangan, serta keberlanjutan program.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Kutai Timur terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Akbar Tanjung menegaskan akan membawa dan mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai kewenangan DPRD dan kemampuan anggaran daerah.
Reses tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pengawalan pembangunan agar kebutuhan masyarakat desa benar-benar masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah.
